Rencana Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 – 2019, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen perencanaan Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kota yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai ujung dari pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota memberikan kewenangan dengan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Menyadari akan banyaknya pelimpahan kewenangan yang diberikan serta berbagai keterbatasan, maka perlu diberlakukan perubahan paradigma baru. Perubahan mendasar dan paradigma baru adalah bahwa Pembangunan harus dilaksanakan oleh 3 (tiga) komponen utama yaitu unsur Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah. Oleh karena itu hal yang mutlak harus dilaksanakan yaitu Pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Kota memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk (Guidance), penentu arah, sasaran dan tujuan, serta cara Pemerintahan dan Pembangunan yang akan dilakukan. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah rencana strategis yang akan diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2019 dan merupakan Dokumen Perencanaan yang berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi. Hal ini menyarankan kita kepada pemikiran yang lebih sistematik mengenai lingkungan Internal dan Eksternal organisasi.

Perencanaan Strategis ini memfokuskan perhatian terhadap isu-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi, serta membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, guna menormalisasikan dan mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang diinginkan dalam hal konsekuensi masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yaitu :

  1. Sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapaianya. Olehnya itu proses perencanaan strategis memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Misi organisasi. Pelaksanaan Misi dilakukan melalui suatu Rencana Kerja (RENJA) yang disusun setiap tahun.
  2. Sebagai sarana untuk mengakomodasi dan mengagregasi berbagai kepentingan yang berbeda melalui penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.
  3. Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sekaligus sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang dicapai.

 

  • Landasan Hukum

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah :

  1. Undang – Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.
  2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  5. Undang – Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
  6. Undang – Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725).
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
  13. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  14. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  15. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.
  17. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 29 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Daerah Kota Makassar.
  18. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 30 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Daerah Kota Makassar.
  19. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 seri E Nomor 3).
  20. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006).
  21. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009).
  22. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009).
  23. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor   tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor     tahun 2014).Peraturan Daerah Kota Makassar nomor
    • Maksud dan Tujuan

 

Maksud penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar adalah untuk memberikan arah bagi dimensi kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang tidak terlepas dari Renstra Nasional.

 

 

 

 

 

  • Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

  • Latar Belakang
  • Landasan Hukum
  • Maksud dan Tujuan
  • Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV       . VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V.       RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF

5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

5.2. Kebutuhan Pendanaan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

 

  • Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

2.1.1     Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2.1.2     Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, serta Ketentraman dan Ketertiban.
  2. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Kelurahan dan Pelayanan Administrasi Publik.
  3. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Kesekretariatan.

Berdasarkan Susunan Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Makassar No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B terdiri atas :

  1. Camat;
  2. Sekretaris Kecamatan;
  3. Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW;
  4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah;
  5. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM;
  • Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  • Kelompok Jabatan Fungsiona

 

 

 

 

Gambar 2.1

 

Susunan Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Makassar No. 114 Tahun 2016:

CAMAT
SEKRETARIS
SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAG

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIM
SEKSI     KETERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SEKSI PEMERINTAHAN, KINERJA LURAH DAN RT/RW
KELURAHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri dari Sekretariat, 2 Sub Bagian, dan 4 Seksi dan 3 Kelurahan dengan uraian sebagai berikut :

 

  1. Camat

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, menyelenggarakan Fungsi :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  7. Mengoordinasikan kegiatan pegelolaan kebersihan;
  8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
  9. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  10. Pelaksanaan kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, telah ditetapkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 77Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Makassar kepada Camat dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Ada 20 kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Walikota kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaantugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Dan tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Walikota kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

 

 

  1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan Kewenangan Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pelaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
  2. pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan;
  3. pelaksanaan urusan keuangan;
  4. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  5. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
  6. pelaksanaan koordinasi terhadap terhadap penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan.

c.     Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

  1. menyusun rencana kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang;
  3. melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan;
  4. membuat usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
  5. membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar;
  6. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup kecamatan;
  7. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
  8. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri;
  9. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
  10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

 

 

  1. Subbagian Keuangan dan Perencanaan

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi Keuangan dan Perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  2. mengumpulkan dan menyusun rencana kerja kecamatan ;
  3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
  4. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
  5. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan;
  6. membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan;
  7. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
  8. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

  1. Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT / RW

Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta pembinaan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan lainnya;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  6. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  7. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintah di kecamatan;
  8. Menyelenggarakan fasilitasi penataan kelurahan;
  9. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan;
  10. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan;
  11. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
  12. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  13. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
  14. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (linmas) dalam wilayah kecamatan;
  15. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
  16. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  17. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM

Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan serta penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
  6. Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
  7. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
  8. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah (UKM);
  9. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program usaha perekonomian masyarakat;
  10. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
  11. Menyusun rencana fasilitasi pengembangan pembangunan kecamatan/kelurahan;
  12. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  13. Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumberdaya alam yang membahayakan lingkungan;
  14. Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat;
  15. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  16. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  17. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

 

 

  1. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan;
  6. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di kelurahan;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan dinas pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan;
  8. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
  9. Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;
  10. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  11. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian serta ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab kelurahan;

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian serta ketentraman dan ketertiban dan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi publik dalam lingkup kelurahan, Lurah sebagai pemimpin dalam Perangkat Daerah Kelurahan dibantu oleh beberapa bawahan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar terdiri atas :

  1. Sekretaris Lurah.
  2. Seksi Pemerintahan dan Pembinaan RT/RW.
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Rakyat.
  4. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Sosial.
  5. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Kelembagaan Kelurahan sesuai peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 :

 

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kelurahan

LURAH
SEKRETARIS
SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIM
SEKSI PEMERINTAHAN, KINERJA LURAH DAN RT/RW
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelurahan mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri dari Lurah, Sekretariat, dan 3 Seksi dengan uraian sebagai berikut :

 

  1. Lurah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom diwilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  2. pemberdayaan masyarakat;
  3. pelayanan masarakat;
  4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  5. pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
  6. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
  7. pengeolaan kebersihan;
  8. pelaksanaan pelayanan administrasi publik;
  9. pelaksanaan kesekretariatan;
  10. pembinaan tenaga fungsional.

 

  1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sektretaris lurah, Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. melaksanakan dan mengelola manajemen kesekretariatan kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan;
  7. memberikan pelayanan teknis administratif kepada lurah dan seksi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  8. menginventarisasi, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum kelurahan;
  9. memberikan saran kepada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
  10. membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW

Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kependudukan serta melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

  1. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  6. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  7. menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah di kelurahan;
  8. menyusun rencana penataan kelurahan;
  9. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan;
  10. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
  11. melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kelurahan;
  12. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  13. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
  14. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam wilayah kecamatan;
  15. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kelurahan;
  16. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  17. memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  18. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  19. melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Seksi Perekonomian, Pembangunan Dan Pengembangan SIM

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan dan melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

  1. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kelurahan;
  6. mengumpulkan bahan bagi pengembangan perekonomian kelurahan;
  7. menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kelurahan;
  8. menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
  9. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program usaha perekonomian masyarakat;
  10. menyusun rencana pengembangan pembangunan kelurahan;
  11. mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  12. mengumpulkan bahan pelaksanaan pencegahan perusakan sumberdaya alam yang membahayakan lingkungan;
  13. menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat;
  14. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  15. memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  16. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Seksi Pengelolaan Kebersihan

Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi :

  1. menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kelurahan;
  6. menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di kelurahan;
  7. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan;
  8. melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
  9. menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;
  10. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  11. memberikan saran pada lurah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  12. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan

 

  • Sumber Daya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

2.2.1     Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan satu wilayah di kota Makassar yang posisinya terletak :

  1. Disebelah utara : selat makassar
  2. Disebelah timur : kecamatan ujung pandang
  3. Disebelah Selatan : kecamatan ujung tanah
  4. Disebelah Barat : kepulauan pangkajene

Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 72,146 Ha, dibagi dalam 3 Kelurahan. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan wilayah yang terdiri dari 7 pulau. Adapun luas dari masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas masing Kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

No Kelurahan Luas (Ha)
1.

2.

3.

 

Barrang Lompo

Barrang Caddi

Kodingareng

 

19,23

38,916

14

 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 72,146

 

 

 

 

 

Luas Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap persentase Luas Kota Makassar sebesar 1.50 %, terdiri atas 57 RT dan 15 RW. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 13.703 jiwa dan jumlah Rumah Tangga sebanyak 3.430 kepala keluarga.

Kondisi Sosial penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dapat dilihat dengan keadaan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan agama yang dianutnya, sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini,

 

Tabel 2.2

Sarana Pendidikan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Jenis Pendidikan Jumlah Jumlah Siswa/Mahasiswa Jumlah Guru/Dosen Ket
1. TK 3 buah 35 orang 5 orang
2. SD 7 buah 325 orang 26 orang
3. SLB
4. SLTP 5 buah 358 orang 24 orang
5. SMU/SMK 1 buah 120 orang 12 orang
6. Sekolah Tinggi
Jumlah 16 buah 838 orang 67 orang  

 

 

Tabel 2.3

Sarana Kesehatan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Jenis Sarana Kesehatan Jumlah Ket
1. Rumah Sakit
2. Poliklinik
3. Puskesmas 2 unit
4. BKIA
5. Pustu 4 Unit
6. Bidan Praktek
Jumlah 6 unit  

 

Tabel 2.4

Sarana Ibadah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Jenis Sarana Kesehatan Jumlah Jumlah Pemeluk Ket
1. Islam 12 buah 13685 orang
2. Katolik
3. Protestan 17 orang
4. Hindu
5. Budha

 

 

2.2.2    Gambaran umum satuan kerja

                  Ada pun sumber daya pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagaimana yang dimaksud, terdapat pada tabel-tabel dibawah ini :

 

 

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Kecamatan Kep. Sangkarrang Jumlah Pegawai Ket
1. Pegawai Negeri Sipil 9 Orang
2. PTT/Kontrak waktu terbatas 8 Orang
Jumlah 17 Orang

 

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai yang bertugas di Kelurahan pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Kelurahan Jumlah Pegawai Ket
PNS PTT
1. Barrang Lompo 12 Orang 2 Orang 10 Orang
2. Barrang Caddi 4 Orang 1 Orang 3 Orang
3. Kodingareng 10 Orang 3 Orang 7 Orang
Jumlah 26 Orang

 

 

Tabel 2.7

Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Ket
1 Doktor
2 Pasca Sarjana 1 Orang
3 Sarjana 3 Orang
4 DIII 2 Orang
5 SMA 37 Orang
6 SMP Orang
7 SD Orang
Jumlah 43 Orang

 

 

Tabel 2.8

Kondisi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Jabatan Jumlah Es. Ket
1.

2.

3.

4.

 

5.

 

6.

7.

8.

Camat

Sekretaris Camat

Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Perda

Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM

Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan dan Perencanaan

1 Orang

1 Orang

– Orang

– Orang

 

1 Orang

 

-Orang

1 Orang

1 Orang

IIIA

IVA

IVA

IVA

 

IVA

 

IVA

IVB

IVB

 

Jumlah 5 Orang

 

 

 

 

 

Tabel 2.9

Kondisi Jabatan Struktural Kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Jabatan Jumlah Es. Ket
1. Lurah 3 Orang IVA
2. Sekretaris Lurah 1 Orang IVB Kelurahan Barrang Lompo dan Barrang Caddi belum terisi
3. Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW – Orang IVB Semua Kelurahan belum terisi.
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan – Orang IVB Semua Kelurahan belum terisi.
5 Seksi Pengelolaan Kebersihan – Orang IVB Semua Kelurahan belum terisi
jumlah 4 orang  

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka Jumlah Pegawai di lingkup Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berjumlah 43 Orang dengan rincian orang 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 Orang PTT/Pegawai Kontrak waktu terbatas (staf), jumlah jabatan Eselon yang terdapat pada lingkup Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan kelurahan adalah 4 jabatan dan sebanyak 15 Jabatan Belum terisi/lowong. Selanjutnya masih terdapat Pejabat Struktural, yang belum mengikuti pendidikan penjenjangan yang dipersyaratkan, yaitu Diklat PIM Tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV.

Dalam menunjang pelaksaan pelayaan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang maupun ditingkat Kelurahan dibutuhkan sarana dan prasarana, Berikutnya disajikan kondisi prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Ujung Pandang dan Kantor Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada tabel ini:

 

Tabel 2.10 Daftar asset kecamatan kepulauan sangkarrang

BUKU INVENTARIS
Per Tanggal 02 Februari 2018
SKPD : KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
UNIT : KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
KABUPATEN/KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN KODE LOKASI : 5.01.15.00
NOMOR SPESIFIKASI BARANG Bahan Asal/Cara Tahun Ukuran Satuan Keadaan Jumlah Keterangan
Perolehan Perolehan Barang Barang
Barang   Konstruksi  
Nomor Kode Register Nama/Jenis Merk No. Sertifikat     PSD   Barang Harga
Urut Barang Barang Type No. Pabrik        
No. Chasis
No. Mesin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 01.01.11.02.11 1 Tanah Bangunan Gedung Permanen/ BELANJA MODAL 2001 100.00 B 1 30,000,000 P. BARRANG CADDI
2 01.01.14.01.01 1 Tanah Kantor/tanah perum,ahan dinas BELANJA MODAL 1971 99.00 B 1 109,200,000 P.Barrang Lompo
3 01.01.14.01.01 1 Tanah Kantor/pemerintah BELANJA MODAL 1982 243.00 B 1 48,000,000 P.Barrang Caddi
4 01.01.14.01.01 1 Tanah Kantor/tanah kantor pemerintah BELANJA MODAL 1983 275.00 B 1 76,500,000 P.Barrang Lompo
5 01.01.14.01.01 2 Tanah Kantor/KANTOR KELURAHAN KODINGARENG BELANJA MODAL 1950 152.00 B 1 45,600,000 P.Kodingareng
6 02.03.03.02.01 1 Speed Boat/ YAMAHA Fiber BELANJA MODAL 2013 Unit B 1 150,000,000 ARHAMIN
7 02.06.01.04.01 000001-000003 Lemari Besi / Metal/BROTHER BROTHER Besi BELANJA MODAL 2017 Buah B 3 13,950,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
8 02.06.01.04.04 1 Filling Kabinet Besi / Metal/ brother Besi BELANJA MODAL 2007 Buah B 1 1,950,000 KECAMATAN SANGKARRANG
9 02.06.01.05.49 1 Genset/ POWERZONE Besi BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 15,000,000 KECAMATAN SANGKARRANG
10 02.06.02.01.05 30 Kursi Besi / Metal/FUTURA Futura Campuran BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 500 KECAMATAN SANGKARRANG
11 02.06.02.01.05 000031-000034 Kursi Besi / Metal/KERJA KERJA Campuran BELANJA MODAL 2007 Unit B 4 5,600,000 MUTASI DARI KEC.UJUNG TANAH
12 02.06.02.01.10 1 Meja Rapat/ Aditech FRW 01 Kayu BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 10,000,000 KECAMTAN SANGKARRANG
13 02.06.02.01.11 000007-000010 Meja Tulis/MEJA TULIS ORBITREND Kayu BELANJA MODAL 2017 Buah B 4 8,000,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
14 02.06.02.01.11 000011-000015 Meja Tulis/MEJA TULIS ORBITREND Kayu BELANJA MODAL 2017 B 5 10,000,000
15 02.06.02.01.27 000001-000060 Kursi Rapat/ Futura Campuran BELANJA MODAL 2017 B 57 28,500,000
16 02.06.02.01.27 000026-000029 Kursi Rapat/FUTURA Futura Campuran BELANJA MODAL 2017 Unit B 2 1,000,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
17 02.06.02.01.30 000002-000033 Kursi Putar/ Indech Campuran BELANJA MODAL 2017 Buah B 32 48,000,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
18 02.06.02.01.47 000001-000006 Tenda/ BELANJA MODAL 2017 Buah B 6 45,000,000
19 02.06.02.01.69 4 Meja kerja/ aditech Kayu BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 3,500,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
20 02.06.02.01.87 1 Kursi Pimpinan/ INFORMA Campuran BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 3,000,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
21 02.06.02.03.08 1 Sapu/Sulak/Tempat Sampah plastik//TEMPAT SAMPAH BERODA KRISBOW Plastik BELANJA MODAL 2016 Buah B 1 1,300,000 MUTASI DARI KEC.UJUNG TANAH
22 02.06.02.04.03 1 AC Unit/ LG 09 NLA Fiber BELANJA MODAL 2017 B 1 5,650,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
23 02.06.02.04.03 2 AC Unit/AC Unit LG 09 NLA Fiber BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 5,650,000 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
24 02.06.02.06.03 1 Televisi/ LED SAMSUNG Fiber BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 6,600,000
25 02.06.02.06.03 2 Televisi/ LED SAMSUNG Fiber BELANJA MODAL 2017 B 1 6,600,000
26 02.06.02.06.39 000001-000002 Dispenser/ SANKEN 730 Fiber BELANJA MODAL 2017 Buah B 2 4,600,000
27 02.06.02.06.57 1 Pompa Air/ Alkon/ ZIMISU Besi BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 4,700,000
28 02.06.03.02.03 000001-000003 Note Book/ LENOVO BELANJA MODAL 2017 B 3 36,000,000
29 02.06.03.02.03 4 Note Book/ ASUS Fiber BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 15,000,000
30 02.06.03.04.08 000002-000006 Printer/ EPSON Fiber BELANJA MODAL 2017 Buah B 3 13,050,000
31 02.06.03.04.11 000004-000006 Computer Compatible/ Lenovo Fiber BELANJA MODAL 2017 Unit B 3 34,200,000
32 02.06.03.05.03 1 Printer/ LQ2190 Fiber BELANJA MODAL 2017 Buah B 1 9,600,000
33 02.07.02.01.08 1 Sound System/Sound System, 1.Main PA Sistem, 2. Monitor Stage System 3. from of house 4. DI & Microphones 5. Miscellane Hardware 6. Elektrical Fiber BELANJA MODAL 2017 B 1 190,000,000
34 02.07.02.01.21 1 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036205290 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG BARRANG LOMPO KETUA RW 01 HARJUNA
35 02.07.02.01.21 2 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036196531 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL. BARRANG LOMPO KETUA RW 02 JAMALUDDIN S.Sos
36 02.07.02.01.21 3 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036198016 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.BARRANG LOMPO KETUA RW 3 MUH.AKSA LIRA
37 02.07.02.01.21 4 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036198313 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG
38 02.07.02.01.21 5 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036198073 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.BARCAD KETUA 01, MUH BAKRI
39 02.07.02.01.21 6 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036196614 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.BARCAD KETUA RW 2 ABD AZIS
40 02.07.02.01.21 7 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036198453 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG
41 02.07.02.01.21 8 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036197935 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.BARCAD KETUA RW 4 H.AMIRUDDIN
42 02.07.02.01.21 9 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036197752 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.BARCAD KETUA RW 5 H.BADA
43 02.07.02.01.21 10 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036197950 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.KODINGARENG KETUA RW1 H.LAUPA AWING
44 02.07.02.01.21 11 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036847257 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.KODINGARENG KETUA RW 2 HAYATI
45 02.07.02.01.21 12 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036839932 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG
46 02.07.02.01.21 13 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036846473 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.KODINGARENG KETUA RW 4 LAUPA
47 02.07.02.01.21 14 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036846036 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.KODINGARENG KETUA RW 5 H.HARAMING
48 02.07.02.01.21 15 Ear Phone/OPPO / A37F / GOLD OPPO / A37F / GOLD //866347036840054 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 2,007,700 KEC. K. SANGKARRANG KEL.KODINGARENG KETUA RW 6 H.MANSUR
49 02.07.02.01.21 16 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //861191035877054 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG KEL.BARRANG LOMPO KETUA RT 02 / RW 01 ZAINAL A.ma
50 02.07.02.01.21 17 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459036774192 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
51 02.07.02.01.21 18 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459036720013 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
52 02.07.02.01.21 19 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038921072 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
53 02.07.02.01.21 20 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037820051 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
54 02.07.02.01.21 21 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037437096 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG KEL.KODINGARENG KETUA RW 3 SAMAR
55 02.07.02.01.21 22 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038550756 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
56 02.07.02.01.21 23 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038447052 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
57 02.07.02.01.21 24 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037808312 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
58 02.07.02.01.21 25 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038386250 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
59 02.07.02.01.21 26 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038447573 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
60 02.07.02.01.21 27 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037812173 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
61 02.07.02.01.21 28 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037819996 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
62 02.07.02.01.21 29 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038550590 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
63 02.07.02.01.21 30 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037559576 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
64 02.07.02.01.21 31 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038329276 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
65 02.07.02.01.21 32 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038551218 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
66 02.07.02.01.21 33 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037570813 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
67 02.07.02.01.21 34 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038446575 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
68 02.07.02.01.21 35 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038338558 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
69 02.07.02.01.21 36 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037575234 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
70 02.07.02.01.21 37 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038057836 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
71 02.07.02.01.21 38 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038339077 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
72 02.07.02.01.21 39 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038338095 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
73 02.07.02.01.21 40 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038388637 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
74 02.07.02.01.21 41 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037532953 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
75 02.07.02.01.21 42 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037382037 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
76 02.07.02.01.21 43 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037380015 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
77 02.07.02.01.21 44 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037387317 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
78 02.07.02.01.21 45 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037386475 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
79 02.07.02.01.21 46 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037573171 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
80 02.07.02.01.21 47 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037557257 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
81 02.07.02.01.21 48 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037574013 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
82 02.07.02.01.21 49 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037574450 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
83 02.07.02.01.21 50 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038335919 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
84 02.07.02.01.21 51 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038529719 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
85 02.07.02.01.21 52 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037755976 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
86 02.07.02.01.21 53 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037760752 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
87 02.07.02.01.21 54 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037760158 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
88 02.07.02.01.21 55 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038531772 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
89 02.07.02.01.21 56 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038545111 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
90 02.07.02.01.21 57 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038337550 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
91 02.07.02.01.21 58 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037802331 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
92 02.07.02.01.21 59 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038068395 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
93 02.07.02.01.21 60 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038548933 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
94 02.07.02.01.21 61 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038529016 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
95 02.07.02.01.21 62 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038317313 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
96 02.07.02.01.21 63 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038526152 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
97 02.07.02.01.21 64 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038317651 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
98 02.07.02.01.21 65 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038550459 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
99 02.07.02.01.21 66 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038549378 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
100 02.07.02.01.21 67 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038550319 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
101 02.07.02.01.21 68 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038549154 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
102 02.07.02.01.21 69 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038528372 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
103 02.07.02.01.21 70 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038809970 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
104 02.07.02.01.21 71 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459037264870 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
105 02.07.02.01.21 72 Ear Phone/OPPO NEO 7 / A33W 3G (A1603)|WHITE OPPO NEO 7 / A33W / A1603 BLACK //863459038923870 Fiber/Kaca BELANJA MODAL 2017 Unit B 1 1,795,000 KEC. K. SANGKARRANG
106 03.11.01.01.01 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen/ 0.00 Beton BELANJA MODAL 2008 Tidak B 1 99,105,000 Kantor Kelurahan Barrang Caddi
107 03.11.01.01.01 2 Bangunan Gedung Kantor Permanen/kantor kelurahan Barrang Lompo 0.00 Beton BELANJA MODAL 1983 Tidak B 1 382,492,870
108 03.11.01.01.01 3 Bangunan Gedung Kantor Permanen/ 0.00 Beton BELANJA MODAL 1983 Tidak B 1 231,340,000
109 03.11.01.09.02 1 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen/Baruga/Aula 0.00 Beton BELANJA MODAL 1995 Tidak B 1 52,800,000
110 03.11.02.01.16 1 Rumah Jabatan/ 0.00 Beton BELANJA MODAL 2001 Tidak B 1 34,560,000
111 03.11.02.01.16 2 Rumah Jabatan/ 0.00 Beton BELANJA MODAL 1990 Tidak B 1 507,378,982
112 03.11.02.01.16 3 Rumah Jabatan/Rumah dinas 0.00 Beton BELANJA MODAL 2000 Tidak B 1 76,500,000
113 04.13.01.03.06 1 Jalan Kabupaten Lokal/Jalan LIngkungan 302.00 604.00 2000 2.00 B 1 125,227,320 jalan
114 04.13.02.01.03 1 Jembatan Kayu/jembatan 88.00 308.00 2000 3.50 B 1 169,400,000
115 04.13.02.01.03 2 Jembatan Kayu/ 3.00 6.00 2000 2.00 KB 1 3,300,000 jembatan Kayu
116 04.14.08.02.02 1 Bangunan Air Tawar Lain-lain/ 0.00 2.00 2000 0.00 KB 1 570,000,000 Bangunan Air
117 04.14.08.02.02 2 Bangunan Air Tawar Lain-lain/ 0.00 112.00 2000 0.00 B 1 1,512,000,000 Pengelolaan Bangunan Air
118 04.15.05.02.05 1 Instalasi Listrik/ 0.00 1300.00 2000 0.00 B 1 1,170,000 Instalasi Listrik
230 4,883,954,672

 

Tabel 2.11

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kota Makassar

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1

(2015)

2

(2016)

3

(2017)

4

(2018)

5

(2019)

1

(2015)

2

(2016)

3

(2017)

4

(2018)

5

(2019)

1

(2015)

2

(2016)

3

(2017)

4

(2018)

5

(2019)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1  

Indeks pelayanan administrasi perkantoran

 

83% 83% 100% 100% 100% 80% 83% 100% 97% 100% 100%
2  

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

 

 

40% 45% 100% 100% 100% 40% 45% 93% 100% 100% 93%
3  

 

Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai

 

 

62% 58% 100% 100% 100% 62% 58% 100% 100% 100% 100%
4  

Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya

 

 

40% 45% 100% 100% 100% 40% 45% 100% 100% 100% 100%
5  

Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah

 

 

72% 82% 100% 100% 100% 72% 82% 100% 100% 100% 100%
6  

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan dan kelurahan

 

 

40% 50% 90% 93% 95% 40% 50% 90% 100% 100% 100%
7  

 

Jumlah dana swadaya masyarakat

 

 

23% 25% 1 Milyarr 2 Milyar 3 Milyar 23% 25% 1 Milyarr 100% 100% 100%
 

8

 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan dan kelurahan

 

75% 80% 90% 93% 95% 75% 80% 90% 100% 100% 100%
 

9

 

Persentase penurunan jumlah gangguan K3 dibanding dengan tahun sebelumnya

 

100 kasus 95 kasus 100% 100% 100% 90 kasus 80 kasus 100% 90% 90% 100%
 

10

 

Jumlah bantuan sosial yang difasilitasi

 

 

55% 60% 100% 100% 100% 55% 60% 100% 100% 100% 100%

 

Catatan pada tahun 2015-2016 masih melekat di kecamatan ujung tanah. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terbentuk pada tahun 2017


  • Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Adapun capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dapat dilihat pada tabel 2.11.Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sendiri terbentuk pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 masih melekat pada Kecamatan Ujung Tanah.

 

  • Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pelayanan yang optimal merupakan tujuan utama, namun di dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan prima di kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

  1. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa LingkunganExternal (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths(kekuatan), Weaknesses (kelemahan) Opportunities(peluang), danThreats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Tabel 2.12

Analisis SWOT

 

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)
1.      Jumlah pegawai yang memadai

2.     Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota kepada Camat

 

3.     Uraian tugas yang jelas

 

4.     Adanya pedoman dan juknis terhadap Pelayanan Publik

5.     Kesadaran akan tupoksi masing-masing

 

1.      Kualitas SDM kurang

2.     Minimnya alokasi anggaran dan kendala keterlambatan Pencairan Anggaran

 

3.     Sarana prasarana kantor kurang memadai

4.     Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun)

5.     Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah Kelurahan

PELUANG (Opportunities) ANCAMAN (Threats)
1.      UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya

2.     Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan

3.     Adanya bintek / diklat / sosialisasi peraturan yg diadakan Pemerintah Kota Makassar

4.     Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah

5.     Kemajuan teknologi

 

1.      Kondisi geografis yang berpulau-pulau

2.     Perilaku dan karakteristik masyarakat kepulauan yang sebagian belum mendukung sepenuhnya mendukung program-program yang ada

3.     Secara umum masih banyak keluarga miskin

4.     Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah Kelurahan

 

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

  1. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success factor dengan membagi kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive.

Adapun strategi tersebut sebagai berikut :

  1. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Pemerintah Daerah
  3. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
  4. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi
  5. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan Pemerintah
  6. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah
  7. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana.
  8. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi canggih
  9. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
    1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang ada untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintahan
    2. Memanfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi.
    3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung dengan adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.
  10. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
    1. Manfaatkan kebijakan pemerintah daerah umtuk melengkapi sarana dan prasarana kantor
    2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
    3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Bimtek yang ada
    4. Perlu ada kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran
    5. Kembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dengan memanfaatkan Kemajuan Teknologi
  11. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
    1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.
    2. Perlu adanya diklat ataupun pelatihan untuk aparat dalam meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan global
    3. Peningkatan kualitas SDM melalui jenjang pendidikan


 

Tabel 2.13

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kota Makassar

 

No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1  

Sub PPK X

 

Sebagai pusat kegiatan perumahan berkepadatan sedang dan pusat kegiatan pariwisata bahari Berpengaruh terhadap kondisi kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pengembangan perekonomian Mengacu pada kondisi kewilayahan
2
3
4
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota

 

No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1  

Sub PPK X

 

 

Bahari Berpengaruh terhadap kondisi kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pengembangan perekonomian Mengacu pada kondisi kewilayahan
2
3
4
5

 

 

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kota Makassar

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan SKPD Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Sangat berdampak karena wilayah kepulauan Membutuhkan pola pelayanan yang efisien
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Dibutuhkan penanganan khusus Perencanaan pengendalian lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem Pemeliharaan lingkungan harus diutamakan
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Sangat efisien
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Sangat berdampak pada perubahan iklim atau cuaca Pengetahuan terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

 


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

    • Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Camat merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara menajerial Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi serta Lingkungan Eksternal organisasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. Faktor Internal
  1. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota kepada Camat
  2. Uraian tugas yang jelas
  3. Adanya pedoman dan juknis terhadap Pelayanan Publik
  4. Kesadaran akan tupoksi masing-masing
  5. Faktor Eksternal
  6. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya
  7. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan
  8. Adanya bintek/diklat/sosialisasi peraturan yg diadakan Pemerintah Kota Makassar
  9. Adanya peran swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah
  10. Kemajuan teknologi

 

 

 

 

    • Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

 

Visi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 ini memiliki konsistensi dengan visi RPJPD Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan Visi RPJPD pada orientasi global yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia” serta penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untk semua”. Pokok visi “Kota Maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD dalam visi :

Visi : “Mewujudkan Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua,”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Masyarakat sejahtera standar Dunia, dengan cara :
    1. Menuju bebas Pengangguran
    2. Jaminan Sosial Keluarga serba guna untuk semua
    3. Pelayanan kesehatan gratis kerumah 24 jam
    4. Deposito pendidikan gratis semua bias sekolah
    5. Sampah kita DIA tukar beras
    6. Trainin keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
    7. Rumah kota murah untuk rakyat kecil
    8. Hidup hijau dengan kebun Kota
  2. Kota Nyaman kelas Dunia, dengan cara :
    1. Atasi macet, banjr, sampah, dan masalah perkotaan
    2. Bentuk badan pengendali pembangunan Kota
    3. Bangun Waterfront city selamatkan pesisir dan pulau- pulau Makassar
    4. Lengkapi infrastruktur kota berkelas Dunia
    5. Bangun Birringkanal situ dan delapan ikon Kota baru lainnya
    6. Bangun taman
    7. Tata total Lorong
  3. Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi, dengan cara :
    1. Menuju PAD Rp.1 Triliun
    2. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp. 1 Juta/bulan
    3. Kuota anggaran Kelurahan Rp. 2 Miliar/kelurahan
    4. Pelayanan Publik langsung kerumah
    5. Fasilitas pelayanan public terpusat terpadu di Kecamatan
    6. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu
    7. Bebas bayar internet diruang public kota “Makassar Cyber City”
    8. Buat Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Merekonstruksi Nasib Rakyat menjadi Masyarakat sejahterah standar Dunia;
  2. Merestorasi tata ruang Kota menjadi Kota Nyaman Kelas Dunia;
  3. Mereformasi tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi.

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.1

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN KEC. KEP. SANGKARRANG
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI : MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG NYAMAN UNTUK SEMUA
NO MISI DAN PROGRAM PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG FAKTOR
KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH PENGHAMBAT PENDORONG
(1) (2) (3) (4) (5)
1 MASYARAKAT SEJAHTERA STANDAR DUNIA
Menuju Bebas Pengangguran Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program bebas pengangguran tidak berhasil Pelaksanaan Pelatihan-Pelatihan tidak berhasil Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
Sampah Kita “Dia” Tukar Beras Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Sampah Kita “Dia” Tukar Beras tidak berhasil Kurangnya prasarana pendukung dan partisipasi masyarakat Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
Hidu Hidup Hijau Dengan Kebun Kota Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Hidup Hijau dengan Kebun Kota tidak berhasil Kurangnya prasarana pendukung dan partisipasi masyarakat Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
2 KOTA NYAMAN KELAS DUNIA
Atasi Macet, Banjir, Sampah dan Masalah Perkotaan Lainnya Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Atasi Macet, Banjir, sampah dan Masalah Perkotaan Lainnya tidak berhasil Geografis kepulauan tidak adanya sarana dan prasarana sampah Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
Bangun Taman Tematik Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Bangun Taman Tematik tidak berhasil Kurangnya prasarana dan faktor geografis kepulauan Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
Tata Total Lorong Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Tata Total Lorong tidak berhasil Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan sarana pendukung Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
3 PELAYANAN PUBLIK KELAS DUNIA BEBAS KORUPSI
Menuju PAD 1 Triliun Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Menuju PAD 1 Triliun tidak berhasil Kurangnya partisipasi masyarakat Dibutuhkan dukungan regulasi dari semua unsur
Pelayanan Publik Langsung Kerumah Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Pelayanan Publik langsung Ke Rumah tidak berhasil Masih kurangnya sarana dalam mendukung pelayanan langsung kerumah dan geografis kepulauan yang tidak mendukung Dibutuhkan sarana yang tepat dan sosialisasi kepada masyarakat
Fasilitas Pelayanan Publik Terpusat Terpadu di Kecamatan Jika program Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak berhasil maka program Fasilitas Pelayanan Publik Terpusat Terpadu di Kecamatan tidak berhasil Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program Fasilitas Pelayanan Publik Terpusat Terpadu di Kecamatan Dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat

 

 

  • Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/Kota

SKPD Kecamatan Kepulauan Sangkarrang berpedoman kepada RPJMD Kota Makassar yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

 

  • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

            Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan memiliki luas wilayah, yakni hanya 1,50% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 72,146. Penggunaan lahan dikecamatan ini seluruhnya diperuntukan kepada pemukiman. Untuk potensi bencana alam dikecamatan ini adalah abrasi pantai dan tsunami.

3.5    Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

  1. Pelayanan Prima
  2. Optimalisasi partisipasi masyarakat
  3. Peningkatan kapasitas Aparatur
  4. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

 

    • Visi dan Misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Visi Kecamatan Kepulauan sangkarrang Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai Kecamatan Kepulauan yang berdaya saing berlandaskan potensi bahari yang aman dan nyaman untuk semua. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Visi tersebut, maka setiap staf (aparat) Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang harus mampu memahami makna dari Visi tersebut.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka Misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah :

  1. Mengoptimalkan standar pelayanan operasional sesuai dengan sumber daya yang dimiliki
  2. Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah dalam mendukung pariwisata di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
  3. Melaksanakan penataan lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;
  4. Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.

 

  • Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi yang hendak dicapai dapat dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan itu, maka untuk mencapai Misi Rencana Strategis pada periode tahun 2014-2019 Kecamatan Kepulauan sangkarrang telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

  1. Tujuan
    1. Peningkatan pengetahuan sumber daya aparat yg professional
    2. Peningkatan pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat
    3. Koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat
    4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dlm pengelolaan persampahan dan kebersihan
    5. Koordinasi yg baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan perda, perwali serta perundang-undangan
  2. Sasaran
  3. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparat yg profesional
  4. Terwujudnya pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat da
  5. Terwujudnya koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat n
  6. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dlm pengelolaan persampahan dan kebersihan
  7. Terwujudnya koordinasi yg baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan perda, perwali serta perundang-undanganPeraturan Walikota serta Perundang-undangan.

 

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5
Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Peningkatan pengetahuan sumber daya aparat yg profesional Terwujudnya peningkatan sumber daya aparat yg profesional 1.   Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya 40% 45% 100% 100% 100%
2.  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan 75% 80% 90% 93% 95%
2 Peningkatan pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat Terwujudnya pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat 1.    Indeks pelayanan administrasi perkantoran 83% 83% 100% 100% 100%
2.   cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 40% 45% 100% 100% 100%
3.   persentase ketersediaan pakaian dinas 62% 58% 100% 100% 100%
4.   persentase capaian kinerja yg termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah 78% 82% 100% 100% 100%
 3 Koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Terwujudnya koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat 1.     jumlah dana swadaya masyarakat 23% 25% 1

MIlyar

2

Milyar

3

Milyar

2.     jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan 45% 12 UKM 30 Kelompok 30 kelompok 45 kelompok
3.     jumlah bantuan sosial yang difasilitasi 55% 60% 100% 100% 100%
 4 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dlm pengelolaan persampahan dan kebersihan Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dlm pengelolaan persampahan dan kebersihan 1.      Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan persampahan dlm wilayah kecamatan dan kelurahan 40% 50% 90% 93% 95%
5 Koordinasi yg baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan perda, perwali serta perundang-undangan  Terwujudnya koordinasi yg baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan perda, perwali serta perundang-undangan 1.      Cakupan gangguan K3 yang tertangani 100 Kasus 95 kasus 100% 100% 100%

 

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

  1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian Misi. Strategi diuraikan dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi terutama dalam menjabarkan kebijakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Maka Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut :

  1. Peningkatan suasana lingkungan kerja yang kondusif
  2. Ketersediaan informasi yang berbasis teknologi
  3. Peningkatan sistem Manajemen Administrasi dan Pelaporan Keuangan
  4. Peningkatan partisipasi aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan dan pendidikan
  5. Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah
  6. Peningkatan system pengelolaan kebersihan dan persampahan
  7. Pengadaan/pemeliharaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan
  8. Pelaksanaan realisasi Musrenbang yang mengutamakan kepentingan masyarakat
  9. Pembentukan klinik bisnis kecamatan dengan penerapan regulasi yang berpihak pada UMKM
  10. Peningkatan koordinasi antar Kecamatan dangan unsur Tripika

 

  1. Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan Kecamatan di Kota Makassar telah diatur dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dengan berfokus pada :

  1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional.
  2. Peningkatan pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Daya Saing Ekonomi masyarakat.
  4. Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan pengelolaan kebersihan.
  5. Peningkatan Pembangunan Politik Hukum dan HAM.

 

Kelima kebijakan tersebut yang akan mendorong dan memacu pembangunan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar yang nantinya akan diimplementasikan kedalam beberapa program indikatif. Adapun arah kebijakan Pembangunan Kecamatan di Kota Makassar telah diatur dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dengan berfokus dua kebijakan yaitu :

  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan serta Modernisasi Penanganan Sampah.
  2. Peningkatan Pelayanan PTSP dan Citizen Charter.

 

Tabel 4.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

 

Visi : Terwujudnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai kecamatan kepulauan yang berdaya saing berlandaskan potensi bahari yang aman dan nyaman untuk semua

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Peningkatan pengetahuan sumber daya aparat yg profesional Terwujudnya peningkatan sumber daya aparat yg profesional 1. Peningkatan sistem Manajemen Administrasi dan Pelaporan Keuangan

2. Peningkatan partisipasi aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi/ kursus/ pelatihan dan pendidikan

 

1.    Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional
Peningkatan pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat

 

Terwujudnya pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat 1. Peningkatan suasana lingk. kerja yang kondusif

2. Ketersediaan informasi yang berbasis teknologi

2. Peningkatan pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Terwujudnya koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat 1.    Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah

2.   Pelaksanaan realisasi Musrenbang yg mengutamakan kepentingan masyarakat

3.   Pembentukan klinik bisnis kecamatan dengan penerapan regulasi yang berpihak pada UMKM

 

3.  Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Daya Saing Ekonomi masyarakat.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dlm pengelolaan persampahan dan kebersihan Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dlm pengelolaan persampahan dan kebersihan

 

 

1.    Peningkatan system pengelolaan kebersihan dan persampahan

2.   Pengadaan/pemeliharaan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan

4.   Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan pengelolaan kebersihan.
Koordinasi yg baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan perda, perwali serta perundang-undangan Terwujudnya koordinasi yg baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta dan aparat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan perda, perwali serta perundang-undangan 2.    Peningkatan koordinasi antar Kecamatan dangan unsur Tripika 5.   Peningkatan Pembangunan Politik Hukum dan HAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF

 

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tahun 2014-2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Makassar disusun dengan memperhatikan Visi, Misi dan perubahan kondisi Strategis Lingkup Organisasi Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

 

    • Indikasi Rencana Program Prioritas

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang mencakup :

  1. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparat yg profesional
  2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan kegiatan :
  3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan
  5. Workshop Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
  6. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan :
  7. Biaya Operasional Kelurahan Barrang caddi
  8. Biaya Operasional Kelurahan Barrang Lompo
  9. Biaya Operasional Kelurahan Kodingareng
  10. Sosialisasi Penataan Administrasi Kependudukan
  11. Peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan
  12. Operasional Pengawasan Daerah Pesisir
  13. Terwujudnya pelayanan prima dan pembinaan kemasyarakatan terhadap seluruh lapisan masyarakat,
  14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan :
  15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
  17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  18. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya.
  19. Penyediaan Bahan Bacaan.
  20. Penyediaan Jasa Pengamanan Internal Kantor.
  21. Pengelolaan Administrasi Perkantoran.
  22. Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah.
  23. Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik.
  24. Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan
  25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan :
    1. Pengadaan Alat –alat bantu
    2. Pengadaan Alat Kantor
    3. Pengadaan Alat Rumah Tangga
    4. Pengadaan Komputer
    5. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat
    6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
    7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
    8. Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi
    9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.
  26. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
  27. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
  28. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian kinerja Keuangan dengan kegiatan :
  29. Penyusunan RKA-SKPD
  30. Penyusunan DPA-SKPD.
  31. Penyusunan RENJA-SKPD
  32. Penyusunan LAKIP-SKPD
  33. Penyusunan Perjanjian Kinerja-SKPD
  34. Penyusunan Renstra-SKPD
  35. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir tahun dan Perhitungan Penyusutan Asset SKPD
  36. Pengelolaan Keuangan SKPD
  37. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi
  38. Pengelolaan Website.

 

  1. Terwujudnya koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, pembinaan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat,
    1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan dengan kegiatan :
  2. Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
  3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna.
  4. Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
  5. Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Bagi Masyarakat Pesisir
  6. Sosialisasi peningkatan kader pemberdayaan masyarakat
  7. Pelatihan kerajinan menggunakan daur ulang
    1. Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat dengan kegiatan :
  8. Sosialisasi Pemanfaatan Taman Hidroponik
  9. Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif.
  10. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
    1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan dengan

kegiatan :

  1. Pembinaan Imam Kelurahan
  2. Pengelolaan Taman Baca
  3. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
  4. Penyuluhan penganggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

 

  1. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara prasarana umum dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan:
  2. Program Peningkatan Pengelolaam Persampahan Lingkup Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan :
  3. Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
  4. Sosialisasi tata Kelola Bank Sampah
  5. Sosialisasi Kesadaran Membuang Sampah
  6. Sosialisasi Penerapan Gemar MTR
  7. Pelatihan Daur Ulang Sampah
  8. Pendataan Remaja Kader Lingkungan disetiap kelurahan
  9. Terwujudnya koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan apaarat keamanan sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota serta Perundang-Undangan :
  10. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dengan kegiatan :
    1. Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan kenyaman Lingkungan
    2. Pembinaan RT/RW
    3. Sosialisasi program kesehatan KB
    4. Pemilihan RT/RW serentak

 

  • Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas tersebut adalah sebagaimana Tabel 5.1 pada halaman berikutnya,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

 

            Indikator kinerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam pencapaiaan tujuan dan sasaran RPJMD yang terdapat pada tabel dibawah ini :

 

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Tahun 2014-2019

Indikator Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2014) CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kinerja Program TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
(outcome) dan Kegiatan (output) Target Target Target Target Target Target
Indeks Pelayanan Administrasi Perkantoran 80% 83% 83% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 35% 40% 45% 100% 100% 100% 100%
Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai 60% 62% 58% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi di bidangnya 35% 40% 45% 100% 100% 100% 100%
Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah 75% 78% 82% 100% 100% 100% 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah dalam Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 30% 40% 50% 90% 93% 95% 95%
Jumlah Dana Swadaya Masyarakat 20% 23% 25% 1 Milyar 2 Milyar 3 Milyar 6 Milyar
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan 70% 75% 80% 90% 93% 95% 95%
Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang Menghasilkan 8 Kelompok 45% 12 UKM 30 UKM 30 UKM 45 UKM 45 UKM
Cakupan gangguan K3 yang tertangani 103 Kasus 100 Kasus 95 Kasus 70% 70% 70% 70%
Jumlah bantuan sosial yang difasilitasi 50% 55% 60% 100% 100% 100% 100%

 

Catatan : pada tahun 2015-2016 masih melekat pada kecamatan ujung tanah. Terbentuk kecamatan kepulauan sangkarrang pada tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PENUTUP

 

 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Kepulauan sangkarrang Tahun 2014-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Penyusunan ini mendasarkan pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019. RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud.