Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN 

  1. Gambaran Umum Kecamatan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Tugas Pokok :

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, serta Ketentraman dan Ketertiban.
  2. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Kelurahan dan Pelayanan Administrasi Publik.
  3. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Kesekretariatan.

Berdasarkan Susunan Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Makassar No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B terdiri atas :

  1. Camat;
  2. Sekretaris Kecamatan;
  3. Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW;
  4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah;
  5. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM;
  6. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
  7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  9. Kelompok Jabatan Fungsiona

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri dari Sekretariat, 2 Sub Bagian, dan 4 Seksi dan 3 Kelurahan dengan uraian sebagai berikut :

  1. Camat

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar No. 114 Tahun 2016, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud berfungsi :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  7. Mengoordinasikan kegiatan pegelolaan kebersihan;
  8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
  9. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  10. Pelaksanaan kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota Makassar No. 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamata. Ada 20 kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Walikota kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Dan tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Walikota kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

 

  1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan Kewenangan Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pelaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
  2. pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan;
  3. pelaksanaan urusan keuangan;
  4. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  5. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
  6. pelaksanaan koordinasi terhadap terhadap penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan.

 

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

 

  1. menyusun rencana kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang;
  3. melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan;
  4. membuat usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
  5. membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar;
  6. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup kecamatan;
  7. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
  8. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri;
  9. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
  10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

  1. Subbagian Keuangan dan Perencanaan

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi Keuangan dan Perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

  1. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  2. mengumpulkan dan menyusun rencana kerja kecamatan ;
  3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
  4. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
  5. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan;
  6. membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan;
  7. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
  8. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

  1. Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta pembinaan administrasi kependudukan serta penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perundang-undangan lainnya;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  6. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  7. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintah di kecamatan;
  8. Menyelenggarakan fasilitasi penataan kelurahan;
  9. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan;
  10. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan;
  11. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
  12. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  13. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
  14. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (linmas) dalam wilayah kecamatan;
  15. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
  16. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  17. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pengembangan SIM

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan serta penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
  6. Mengumpulkan bahan bagi fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
  7. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
  8. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah (UKM);
  9. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program usaha perekonomian masyarakat;
  10. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
  11. Menyusun rencana fasilitasi pengembangan pembangunan kecamatan/kelurahan;
  12. Mengumpulkan bahan bagi kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  13. Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan sumberdaya alam yang membahayakan lingkungan;
  14. Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat;
  15. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  16. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  17. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Seksi Pengelolaan Kebersihan

Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
  5. Menyusun bahan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan;
  6. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di kelurahan;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan dinas pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan;
  8. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
  9. Menyiapkan bahan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan kebersihan;
  10. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
  11. Memberikan saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya;

Susunan Organisasi Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Makassar No. 114 Tahun 2016:

 

 

 

CAMAT
SEKRETARIS
SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAG

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIM
SEKSI KETERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SEKSI PEMERINTAHAN, KINERJA LURAH DAN RT/RW
KELURAHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Gambaran Umum Satuan Kerja

Ada pun sumber daya pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagaimana yang dimaksud, terdapat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

No Kecamatan Kep. Sangkarrang Jumlah Pegawai Ket
1. Pegawai Negeri Sipil 11 Orang
2. PTT/Kontrak waktu terbatas 27 Orang
Jumlah 38 Orang

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kep.Sangkarrang

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang bertugas di Kelurahan pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

No Kelurahan Jumlah Pegawai Ket
PNS PTT
1. Barrang Lompo 10 Orang 2 Orang 10 Orang
2. Barrang Caddi 4 Orang 1 Orang 3 Orang
3. Kodingareng 11 Orang 3 Orang 8 Orang
Jumlah 25 Orang

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kep.Sangkarrang

 

  1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah salah satu wilayah di kota Makassar yang secara administratif Kecamatan Kepulauan sangkarrang dibatasi oleh:

  1. Disebelah utara : Laut Indonesia
  2. Disebelah timur             : Kecamatan Ujung Pandang
  3. Disebelah Selatan : Kecamatan Ujung Tanah
  4. Disebelah Barat             : Kepulauan Pangkajene

Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 54,23 ha, dibagi dalam 3 Kelurahan. Adapun luas dari masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Luas masing Kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

 

No Kelurahan ha
1.

2.

3.

Barrang Lompo

Barrang Caddi

Kodingareng

 

19,23

38,916

14

 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 54,23

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kep.Sangkarrang

 

 

 

Luas Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terhadap persentase Luas Kota Makassar sebesar 1.50 %, terdiri atas 57 RT dan 15 RW. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 13.703 jiwa dan jumlah Rumah Tangga sebanyak 3451 kepala keluarga.

 

  1. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar di tuntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu di antisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pelayanan yang di hadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar pada tahun 2017-2019 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Makassar. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

  1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
  2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
  3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
  4. Mewujudkan pembangunan masyarakat bahari yang berkelanjutan.

 

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, sebagai berikut:

  • Mewujudkan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai kawasan wisata bahari unggulan di Sulawesi Selatan
  • Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan
  • Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas
  • Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat bahari
  • Mewujudkan lingkungan fisik dan tata ruang yang mendukung pembangunan wisata bahari berkelanjutan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

 

  1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah   (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019. Penyusunan Renstra Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassardan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan Strategis ini memfokuskan perhatian terhadap isu-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi, serta membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, guna menormalisasikan dan mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang diinginkan dalam hal konsekuensi masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar yaitu :

  1. Sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapaianya. Olehnya itu proses perencanaan strategis memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Misi organisasi. Pelaksanaan Misi dilakukan melalui suatu Rencana Kerja (RENJA) yang disusun setiap tahun.
  2. Sebagai sarana untuk mengakomodasi dan mengagregasi berbagai kepentingan yang berbeda melalui penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.
  3. Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sekaligus sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang dicapai.

Visi dan Misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Visi Kecamatan Kepulauan sangkarrang Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah Terwujudnya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai Kecamatan Kepulauan yang berdaya saing berlandaskan potensi bahari yang aman dan nyaman untuk semua

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka untuk mewujudkan hal tersebut maka Misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah :

  1. Mengoptimalkan standar pelayanan operasional sesuai dgn sumber daya yg dimiliki
  2. Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah dalam mendukung pariwisata di kecamatan Kepulauan sangkarrang
  3. Melaksanakan penataan lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat
  4. Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang perlu adanya tujuan yang jelas, sasaran dan indikator. Tujuan, sasaran dan indikator pelaksanaan program dan kegiatan terangkum dalam tabel dibawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tujuan   Sasaran   Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1

 

 

 

 

 

Meningkatnya pelayanan publik.

 

 

 

 

 

1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.1 Indeks Pelayanan Adminstrasi Perkantoran % 83 83 85 100 100
1 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1.2.1 Cakupan Ketersediaan sarana dan Prasana Aparatur % 40 45 90 100 100
1 Meningkatnya disiplin aparatur 1.3.1 Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai % 62 58 90  100  100
1 Meningkatnya SDM aparatur kecamatan dan kelurahan. 1.4.1 Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya Orang 40 45 85 90 100
1 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1.5.1 Presentase capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter % 78 82
1.5.2 Persentase Capaian Kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah %  95 95 100
2 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. 2 Meningkatnya Ekonomi Masyarakat 2.1.1 Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan Kelompok 45 12 30 45 45
2 Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan 2.2.1 Jumlah dana swadaya masyarakat Milyar 23% 25% 1 2 3
2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan 2.3.1 Presentase Jumlah Bantuan Sosial yang difasilitasi % 55 60 70 90 100
2 Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan publik 2.4.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan % 70 80 90 90 100
3 Meningkatnya kualitas lingkungan. 3 Meningkatnya kebersihan dan keindahan lingkungan 3.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan dan kelurahan % 40 50 60 90 100
3 Meningkatnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 3.3.1 Presentase penurunan jumlah gangguan K3 dibanding dengan tahun sebelumnya % 100 95
3.3.2 Cakupan ganguan K3 yang tertangani Kasus 25 15 5

 

Secara lengkap, muatan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 disajikan dalam Lampiran 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Tahun 2017 mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar Tahun 2017-2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Berikut ini uraian perjanjian kinerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar :

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%
3 Meningkatnya disiplin aparatur Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai 100%
4 Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya 100%
5 Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase capaian kinerja yang termuat dlm perjanjian kinerja perangkat daerah 100%
6 Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan 93%
7 Meningkatnya kebersihan dan keindahan lingkungan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan dan kelurahan 93%
8 Meningkatnyan peran serta masyarakat dalam pembangunan Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan 2 Milyar
9 Meningkatnya ekonomi masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang menghasilkan 30 UKM
10 Meningkatnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat Cakupan gangguan K3 yang tertangani 100%
11 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan Jumlah bantuan sosial yang difasilitasi 100%

 

Muatan secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Tallo Kota Makassar disajikan dalam Lampiran 3

 

 

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 

  1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pada SKPD Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri atas urusan wajib (program strategis) dan urusan pilihan (program pendukung). Dalam penjabaran tersebut Kecamatan Ujung Pandang mempunyai 6 program Strategis dan 5 Program pendukung sebagai berikut.

  • Program Strategis (urusan Wajib)
  • Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
  • Program Pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah Kecamatan
  • Program Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
  • Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
  • Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
  • Program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  • Program Pendukung :
  • Program Pelayanan Administrasi perkantoran
  • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  • Program peningkatan disiplin aparatur
  • Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  • program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, seluruh target dalam indikator kinerja sasaran telah tercapai. Tercapainya target indikator kinerja ini secara optimal telah memberikan implikasi pada Pencapaian Sasaran. Capaian kinerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut:

 

  1. PROGRAM STRATEGIS (URUSAN WAJIB)
  1. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan Lingkup Kecamatan dan Kelurahan

SASARAN : Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

 

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017
2016 Target Realisasi % Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam wilayah Kecamatan dan   kelurahan 100% 90% 80% 88,88

 

Ini berarti dari 90% yang ditargetkan ditahun 2017 terealisasi sebesar 80% atau dengan capaian kinerja 88,88%.

Data Tahun 2017 diperoleh bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar 13.523 Jiwa atau sekitar 3430 KK dengan estimasi sampah yang dihasilkan per hari sebesar 1,5 Kg per KK yang berarti 5145 Kg perhari dengan pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan pemilahan yang dilakukan bank sampah sektoral. Dengan adanya Bank Sampah Sektoral di tiga kelurahan mampu meminimalisir jumlah sampah sekaligus meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Dengan program sampah tukar emas yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian merupakan salah satu faktor pendorong pada program ini.

 

Minimnya sarana dan prasarana adalah faktor penghambat program ini, yang dikarenakan tidak adanya TPA dan tidak adanya lahan peruntukan TPA. Tindak lanjut yang akan dilakukan dari masalah ini adalah diharapkan dapat membangun infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kondisi di pulau dengan menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang diharapkan mampu ditindaklanjuti oleh SKPD PU dan Bappeda.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan Lingkup Kecamatan dan Kelurahan adalah :

  • Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
  • Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah
  • Sosialisasi kesadaran membuang sampah
  • Sosialisasi Penerapan Gema MTR
  • Pelatihan Daur Ulang Sampah
  • Sosialisasi Remaja Kader Lingkungan

Pencapaian target indikator Program Kecamatan di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 1.241.250.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.224.250.850,- atau 98,63%.

 

  1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan

SASARAN : Meningkatkanan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017
2016 Target Realisasi % Capaian
Jumlah Dana Swadaya Masyarakat 13,11 % 50% 42,11% 84,22 %

 

Indikator kinerja diukur dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah dana-dana swadaya masyarakat (dana kerja bakti, gotong royong, sumbangan masjid) yang dikumpulkan dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun dana swadaya masyarakat yang terkumpul dari beberapa kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut :

 

Tabel Rekapitulasi Dana Swadaya Masyarakat Tahun 2017

NO. KELURAHAN TAHUN 2017 TOTAL
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
1 BARRANG LOMPO 20.504.000 15,535.000 35.570.000 35.640.000 107.249.000
2 BARRANG CADDI 25.599.000 35.443.000 45.175.000 35.693.000 141.910.000
3 KODINGARENG 25.025.000 45.650.000 50.593.000 50.637.000      171.905.000
TOTAL              421.064.000

 

Salah satu faktor pendorong dalam pelaksanaan program ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam kegiatan swadaya masyarakat dalam membangun lingkungan. Sementara faktor penghambatnya adalah geografis letak kepulauan yang membuat segala kebutuhan masyarakat menjadi lebih tinggi dibanding dengan di daratan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar untuk tetap meningkatkan capaian kinerja dari program di atas adalah dengan mengintensifkan koordinasi terhadap aparat kelurahan, LPM serta RT/RW yang terlibat dalam Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan adalah :

  • Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
  • Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna
  • Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan PKK Kelurahan
  • Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Bagi Masyarakat Pesisir
  • Sosialisasi peningkatan kader pemberdayaan masyarakat
  • Sosialisaisi penataan lorong-lorong kota
  • Pelatihan Kerajinan Menggunakan Barang Daur Ulang Sampah

Pencapaian target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 1.241.250.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.224.250.850,- atau 98,63%.

 

  1. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017
2016 Target Realisasi % Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat 86% 90% 92,66% 102,95%

SASARAN : Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan

 

Realisasi kinerja terhadap Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur kecamatan dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner secara acak kepada 150 pengunjung kecamatan. Dari 150 kuisioner yang disebarkan secara acak maka diperoleh data bahwa sebanyak 139 orang merasa puas dan sebanyak 11 orang kurang puas. Sehingga dapat dihitung realisasi sebagai berikut:

Faktor pendorong dalam program ini adalah adanya keinginan untuk maju atau upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sangat tinggi dengan belajar baik secara formal maupun informal dan banyaknya sumber daya manusia yang siap pakai. Faktor penghambat dalam pencapaian program ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang kapabel di Kecamatan maupun Kelurahan, oleh karena itu kurangnya Aparat yang ditempatkan pada pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta belum adanya Kantor Kecamatan yang tetap pada tahun 2017, sehingga proses pelayanan tidak maksimal. Namun secara keseluruhan capaian kinerja tahun ini masih dalam kategori yang baik.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dari program ini adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan seminar, bimbingan teknis dan workshop maupun diklat, guna memenuhi kebutuhan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan adalah :

  • Operasional Kelurahan Barrang Caddi
  • Operasional Kelurahan Barrang Lompo
  • Operasional Kelurahan Kodingareng
  • Sosialisasi Penataan Administrasi Kependudukan
  • Sosialisasi Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Pegawai dan Masyarakat
  • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan
  • Operasional Pengawasan Daerah Pesisir

Pencapaian target indikator Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 2.530.858.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.144.476.270,- atau 84,73%.

 

  1. Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

SASARAN : Meningkatkan Pertumbuhan UKM melalui Fasilitasi Pelayanan KBT

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017
2016 Target Realisasi % Capaian
Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang menghasilkan 10 UKM 30 UKM 30 UKM 100%

 

Indikator kinerja untuk program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan adalah jumlah kelompok masyarakat binaan yang menghasilkan produk.

Data di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang hingga tahun 2017 terdapat 67 UKM yang tersebar di beberapa kelurahan. Untuk Tahun 2017 ada 30 UKM Binaan yang sudah menghasilkan produk sendiri dari yang ditargetkan sebanyak 30 UKM, dapat dihitung realisasi kinerja berikut ini:

Adapun data pendukung untuk Kelompok Masyarakat Binaan yang menghasilkan produk dapat dilihat pada tabel berikut :

 

No. NAMA PEMOHON JENIS USAHA KELURAHAN KET
1 Maju bersama Abon ikan dan kerupuk cumi Barrang lompo UKM
2 Semangat baru Abon ikan dan kerupuk cumi Barrang lompo UKM
3 Usaha bersama Tempat air gelas dan Vas bunga Barrang lompo UKM
4 Usaha bersatu Kerajinan tangan perak Barrang lompo UKM
5 Syarifuddin Roe Hiasan Dinding Barrang lompo UKM
6 Sale Gantungan kunci dan lampu tidur Barrang lompo UKM
7 Ahmad Lira Gelang akar batu Barrang lompo UKM
8 marwa Bunga, tas, bros dan anting-anting Barrang lompo UKM
9 Ramliah Bunga Barrang lompo UKM
10 Rahmatia Donut Barrang Lompo UKM
11 Snack made abon Kodingareng UKM
12 raihana Abon dan kerupuk ebi Kodingareng UKM
13 salma Kue kering Kodingareng UKM
14 tasmia campuran Kodingareng UKM
15 Rohana bakso Kodingareng UKM
16 Rehan hayati abon Kodingareng UKM
17 hasmani campuran Kodingareng UKM
18 boddi Campuran dan makanan Kodingareng UKM
19 rahmi makanan Kodingareng UKM
20 Sitti makanan Kodingareng UKM
21 Ira bakso Kodingareng UKM
22 melati Abon dan naget Barrang caddi UKM
23 Mawar Otak-otak dan abon Barrang caddi UKM
24 Karang lestari Ikan kering dan bakso ikan Barrang caddi UKM
25 Barrang caddi bersatu Bakso ikan dan otak-otak Barrang caddi UKM
26 subaedah Kerajinan tangan Barrang caddi UKM
27 hamsah Kerajinan tangan, anting-anting Barrang caddi UKM
28 roa Kerajinan tangan Barrang caddi UKM
29 amin Campuran Barrang caddi UKM
30 dude bakso Barrang caddi UKM

 

 

Faktor pendorong dalam program ini adalah tersedianya bahan yang berlimpah dari hasil laut dan sumber daya manusia yang memadai dalam pengolahan hasil laut. Sementara Adapun faktor penghambat dari program ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa guna mengurangi pengangguran maka perlu menciptakan lapangan kerja, dengan kemandirian ekonomi kreatif, masyarakat masih menunggu lapangan kerja yang disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Langkah-langkah yang tetap akan dilakukan oleh Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah dengan lebih meningkatkan penyuluhan/sosialisasi kepada kelompok ekonomi kreatif untuk menumbuhkan Daya Kreasi, Inovasi, Tingkat Produktivitas tinggi, serta kemampuan membaca peluang yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan adalah :

 

  • Sosialisasi Pemanfaatan Taman Hidroponik
  • Penyuluhan Kelompok Ekonomi Kreatif
  • Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

Pencapaian target indikator Program Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.000.000,- atau 100%.

 

  1. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Kenterntraman dan Ketertiban

SASARAN : Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Dalam Masyarakat

 

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017
2016 Target Realisasi % Capaian
Persentase penurunan jumlah gangguan K3 dibanding Tahun sebelumnya 84 kasus 30 Kasus 25 Kasus 64,28%

Indikator kinerja untuk program peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban adalah menurunnya jumlah kasus gangguan K3 (Keamanan, ketertiban dan ketentraman) di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2016 jumlah gangguan K3 di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang pada waktu itu masih bergabung dengan Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 84 kejadian dan pada tahun 2017 jumlah gangguan K3 di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 30 kejadian atau terjadi penurunan sebesar 54 kejadian atau menurun sebanyak 64,28%.

 

Dalam menghitung capaian pada program ini yaitu :

Gangguan K3 Tahun 2016 = 84

Gangguan K3 Tahun 2017 = 30

 

Faktor pendorong dari Meningkatnya capaian kinerja tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Setiap kejadian yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Budaya yang ada setiap warga masyarakat dalam berbuat kejahatan akan menanggung malu atau dikucilkan.

Faktor penghambatnya adalah letak geografis pulau yang terdiri dari 8 pulau tidak semua bisa dijangkau oleh aparat baik dari aparat hukum maupun pemerintah.

Adapun data pendukung laporan kejadian pada tahun 2017 secara rinci per kejadian / kasus di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dapat dilihat pada tabel berikut:

 

NO KELURAHAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
1 BARRANG LOMPO 2 Kejadian 5 Kejadian 5 Kejadian 5 Kejadian
2 BARRANG CADDI Kejadian 1 Kejadian Kejadian 1 Kejadian
3 KODINGARENG Kejadian 1 Kejadian 4 Kejadian 1 Kejadian
  JUMLAH 2 Kejadian 7 Kejadian 9 Kejadian 7 Kejadian

 

Tindak lanjut yang terus dilakukan oleh Pemerintah adalah tetap membangun komunikasi kreatif denga RT, RW serta masyarakat melalui kegiatan pelayan sigap dengan forum tripika kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertraman dan Ketertiban adalah :

  • Penyuluhan Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  • Pembinaan RT/RW
  • Sosialisasi Program Kesehatan/KB
  • Pemilihan RT/RW Serentak

Pencapaian target indikator Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertraman dan Ketertiban di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 859.939.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 859.938.400,- atau 99,99%.

 

  1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SASARAN : Meningkatnya Kesejahteraan Social Masyarakat Kecamatan

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017
2016 Target Realisasi % Capaian
Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan 90% 85% 86% 101%

 

Dari data yang diperoleh, bahwa semua bantuan sosial seperti insentif bagi RT dan RW, insentif bagi guru mengaji serta insentif bagi Imam Rawatib semua tersalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan data yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Penunjang capaian kinerja program tersebut dapat dilihat dari jumlah pengunjung taman baca dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

 

KELURAHAN BULAN JML
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
BARRANG LOMPO 35 55 65 65 70 50 55 60 60 55 87 77 734
BARRANG CADDI 40 37 41 32 38 18 32 32 26 35 32 22 385
KODINGARENG 14 13 10 11 14 16 11 20 14 12 8 10 153
JUMLAH 1272

 

Selama tahun 2017 pengunjung taman baca mencapai 1272 orang. Tingginya antusiasme pengunjung taman baca ini didominasi oleh kalangan anak-anak sekolah mulai dari SD sampai SMP.

Selanjutnya, untuk jenis bantuan sosial yang tersalurkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 

No. Uraian Jumlah (Orang)
1 Guru Mengaji 48
2 Imam Rawatib 79
3 Pengurus Jenazah 18
4 Tenaga Kontrak 5
  Total 150

 

Dari data yang diperoleh, bahwa semua bantuan sosial pada tahun 2017 seperti di atas telah tersalurkan kepada yang berhak sesuai dengan data yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dengan persentase capaian program kegiatan sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong dari program ini adalah terpenuhinya permintaan bantuan sosial dari usulan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang dapat diakomodir oleh Dinas Sosial dan Program prioritas Walikota.

Tindak lanjut dari program ini adalah dengan meningkatkan kinerja RT/RW dan aparat kelurahan atas pendataan kepada warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial serta memberikan usulan penambahan pengelola taman baca dan perbaikan sarana dan prasarananya, baik itu dari pasokan ketersediaan buku, perbaikan bangunan atau tempat

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan adalah :

  • Pembinaan Imam Kelurahan
  • Pengelolaan Taman Baca
  • Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
  • Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, termsuk HIV/AIDS

Pencapaian target indikator Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan di dukung dengan alokasi sebesar Rp. 442.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 442.300.000,- atau 100%.

 

  1. PROGRAM PENDUKUNG (URUSAN PILIHAN)
  2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja Realisasi 2016 Target Realisasi Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran 83% 90% 94,4 % 104,88%

 

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran adalah 104,88 %. Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada pegawai Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dari 51 orang pegawai yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 49 orang mengatakan puas dengan pelayanan administrasi perkantoran atau 96,07 %, hanya 2 orang yang tidak menjawab dikarenakan jarang masuk kantor. Tercapaianya Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran didorong oleh suasana lingkungan kerja yang kondusif serta sarana dan prasarana kantor yang semakin baik. Adapun Kuisioner yang disebarkan kepada responden mencakup beberapa hal berikut:

  • Pelayanan kebersihan kantor
  • Penyedian ATK
  • Kenyamanan dalam ruangan kantor

Program yang mendukung capaian kinerja sasaran tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut, :

  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  • Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor / Teknis Lainnya
  • Penyediaan Bahan Bacaan
  • Penyediaan jasa pengamanan internal kantor
  • Pengelola Administrasi Perkantoran
  • Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daaerah
  • Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik
  • Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp. 1.474.312.100,- yang sampai akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 1.392.567.788,- atau 94,4%. dengan 110 Kegiatan Administarasi perkantoran Efektif meningkatkan Kinerja Pegawai untuk melayani masyarakat kelurahan dan kecamatan.

 

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

   SASARAN    : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Kinerja Realisasi 2016 Target Realisasi Capaian
Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur 45% 90% 94,48 % 104,9 %

 

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan Indikator Kinerja Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 89 % atau termasuk dalam kriteria tinggi. Dari 60 unit target Pengadaan Sarana dan Prasarana tahun 2017, sebanyak 60 unit telah diadakan. Tercapaian target kinerja tersebut disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Ujung pandang dilaksanakan diawal periode tahun anggaran dan didukung dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan :

  • Pengadaan alat-alat bantu
  • Pengadaan Alat Kantor
  • Pengadaaan Alat Rumah Tangga
  • Pengadaan Komputer
  • Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja / Rapat
  • Pengadaan Alat Studio
  • Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Rumah Tangga
  • Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
  • Penyediaan Jasa Perizinan Dan Sertifikasi
  • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp. 781.800.000,- yang sampai akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 738.648.600,- atau 94,48 %. untuk kegiatan pengadaan alat-alat kantor, Pemeliharaan serta Jasa pemeliharaan alat kantor Efektif meningkatkan mendukung terselenggaranya aktivitas kantor.

Untuk meningkatkan kinerja sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah mempercepat proses pengadaan sarana dan prasarana serta meningkatkan sumber daya aparatur yang menangani hal tersebut.

 

  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

SASARAN : Meningkatkan disiplin aparatur

Meningkatkan disiplin aparatur.
Indikator Kinerja Realisasi 2016 Target Realisasi Capaian
Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai 45 % 100% 100% 100%

 

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan disiplin aparatur dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai 100 % atau termasuk dalam kriteria tinggi. Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu Rp. 24.000.000,- dengan realisasi Rp. 24.000.000,- atau 100%. untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas aparat Efektif meningkatkan Disiplin Aparatur baik dari kehadiran maupun berpakaian seragam.

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SASARAN : Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan.

Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan.
Indikator Kinerja Realisasi 2016 Target Realisasi Capaian
Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan kompeten dibidangnya 45% 90% 99,71% 110,7%

 

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan SDM aparatur kecamatan dan kelurahan dengan Indikator Kinerja Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan kompeten dibidangnya. Sebanyak 10 Orang dari 47 orang pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat dari target yang di tetapkan pada tahun 2017 yaitu 99,71%, tingginya capaian yang diperoleh, disebabkan oleh keseriusan dari pimpinan untuk mewujudkan aparat yang lebih kompeten dan cakap di bidangnya masing-masing, guna terwujudnya pelayan prima bagi masyarakat.

Berikut daftar aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan kompeten di bidangnya.

Tabel 3.3. Daftar aparatur yang mengikuti pelatihan Tahun 2016

No. Nama Judul Pelatihan Jadwal
1 Siti Subaedah Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
2 Koslan rerega Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
3 Ronny C. Prabowo Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
4 Ruslan Jufri Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
5 Kurniati Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
6 M. Syahrid Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
7 Jumrah, SE Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
8 Hj. Hatijah Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
9 Rahmatia Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017
10 Arfa Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010 22 – 23 April 2017

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu Rp. 259.656.900,- yang sampai akhir triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 258.906.900 atau 99,71%. dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan
  3. Workshop pelayanan administrasi terpadu kecamatan

 

  1. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SASARAN : Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan  keuangan.

Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja Realisasi 2016 Target Realisasi Capaian
Persentase Capaian Kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 82 % 90% 95,24% 105,88%

 

 

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD adalah 109% atau termasuk dalam kriteria Tinggi. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. Penyusunan RKA-SKPD
  2. Penyusunan DPA-SKPD
  3. Penyusunan Renja-SKPD
  4. Penyusunan Lakip –SKPD
  5. Penyusunan Perjanjian Kinerja
  6. Penyusunan RENSTRA-SKPD
  7. Penyusunan laporan keuangan Semesteran dan laporan Keuangan akhir Tahuin serta Penyusutan Aset SKPD
  8. Pengelolaan Keuangan SKPD
  9. Peningkatan Kinerja pelayanan dan administrasi

Yang dimaksud capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter adalah laporan keuangan yang telah dilakasanakan pada tahun berjalan

Dari Total Anggaran yang yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar Rp. 510.200.000 sementara yang direalisasikan/dibelanjakan sebesar Rp. 485.954.850 atau 95,24 % . Jika dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator sasaran diatas dengan realisasi sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatknya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan,langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah melakukan percepatan pencairan belanja pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.

 

 

  1. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah ditetapkan anggaran sebesar :

No U r a i a n Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp )

%
1 BELANJA DAERAH 10.690.701.850 9.939.749.013 92,97
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 766.384.000 568.705.355 74,20
3 BELANJA PEGAWAI 766.384.000 568.705.355 74,20
4 BELANJA LANGSUNG 9.924.317.850 9.371.043.658 94,42
5 BELANJA PEGAWAI 1.174.250.000 1.056.300.000 89,95
6 BELANJA BARANG DAN JASA 8.101.067.850 7.673.893.658 94,72
7 BELANJA MODAL 649.000.000 640.850.000 98,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Anggaran Program pada Renja 2017

 

No PROGRAM Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp )

%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.474.312.100 1.392.567.788 94,45
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 781.800.000 738.648.600 94,48
3 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000 24.000.000 100
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 259.656.900 258.906.900 99,71
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 510.200.000 485.954.850 95,24
6 Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 1.200.000.000 1.200.000.000 100
7 Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 1.241.250.850 1.224.250.850 98,63
8 Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 2.530.858.350 2.144.476.270 84,73
9 Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 600.000.000 600.000.000 100
10 Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 859.939.650 859.938.400 99,99
12 Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan 442.300.000 442.300.000 100
JUMLAH TOTAL 10.690.701.850 9.939.749.013

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

P E N U T U P

 

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang serta pihak terkait lainnya, sehingga secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta koordinasi dengan Instansi otonom diwilayah kerjanya yang diamanatkan telah dapat diselenggarakan secara optimal. Semua hal dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban tahunan Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bagi pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan dalam mewujudkan visi Kota Makassar 2014-2019 “Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua “

Dalam mewujudkan peningkatkan capaian Kinerja dimasa mendatang, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar telah menetapkan beberapa langkah-langkah strategi, antara lain :

  1. Meningkatkan Pembangunan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat secara optimal.
  2. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pembangunan.
  3. Meningkatkan upaya dalam menggenjot peningkatan Pendapatan asli Daerah melalui pengoptimalan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta peningkatan profesionalisme aparatur.
  4. Meningkatkan peran serta swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan bahari berkelanjutan.

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu didalam proses pelaksanaan program/kegiatan sampai pada proses penyusunan LAKIP tahun 2017, semoga Laporan ini memberikan manfaat bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan bagi masyarakat dalam lingkup Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar.